Bersiaplah, transaksi Cryptocurrency akan kena pajak halaman semua

JAKARTA, KOMPAS.com – Crypto atau perdagangan mata uang digital mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga mendeteksi bahwa transaksi tersebut berpotensi menyumbang penerimaan negara. Dengan demikian, rencana crypto akan dikenakan pajak.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama mengatakan pengenaan pajak atas kripto akan sejalan dengan rencana pembentukan bursa yang menampung para pedagang bitcoin dan kawan-kawan. Saat ini ada 13 pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti.

Sebagai gambaran, pungutan pajak transaksi atas kripto nantinya akan secara otomatis ditarik dari investor oleh platform perdagangan kripto.

Baca juga: Berkat Aset Crypto NFT, Pria Ini Mendapat Rp.667 Juta dalam 6 Minggu

Namun, Sidharta menyampaikan regulasi tersebut masih dalam proses peninjauan oleh otoritas fiskal.

“Pemungutan pajak ini masih dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bisa berupa pajak penghasilan final (PPh) atau PPh secara umum atas capital gain (pajak penghasilan orang pribadi). Kami sudah komunikasikan dengan Kementerian Keuangan. , ”kata Sidharta kepada Kontan.co.id, Senin (19/4/2021).

Sayangnya, hingga berita ini ditulis, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Badan Kebijakan Pendapatan Negara (BKF) Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Pande Oka Putu enggan mengonfirmasi rencana pajak atas aset kripto tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, Bappebti sudah melakukan sosialisasi kepada pihaknya terkait pajak kripto.

Aspakrindo mengusulkan skema Pajak Penghasilan Final untuk transaksi mata uang digital tersebut. Tarif yang diusulkan 0,05 persen.

Angka ini lebih rendah dari pungutan Pajak Penghasilan Final saat ini di bursa saham yang sebesar 0,1 persen.

Alasan Teguh, perdagangan crypto di Indonesia masih baru. Jika tarif Pajak Penghasilan Final atas aset kripto adalah 0,1 persen, maka akan membebani investor domestik.

Baca juga: Inilah alasan crypto semakin tertarik menjadi instrumen investasi

“Sampai saat ini belum ada umpan balik pajak dalam bentuk apa. Kami berharap tarif pajaknya tidak terlalu tinggi, dikhawatirkan investor malah berinvestasi kripto di jalur ilegal yang akhirnya berbahaya,” kata Teguh kepada Kontan. co.id, Senin (19/4/2021).

Teguh mengungkapkan, tahun lalu rata-rata volume transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp. 40 triliun perbulan atau setara dengan Rp. 480 triliun tahun lalu.

Jadi jika menggunakan skema Pajak Penghasilan Final sebesar 0,05 persen, kontribusi aset kripto terhadap penerimaan negara diperkirakan sekitar Rp. 240 miliar.

Teguh bahkan memprediksi pada 2024, transaksi crypto berpotensi menyumbang pajak hingga triliunan rupiah.

“Meski saat ini belum seberapa, prospek crypto akan terus berkembang. Jika memungkinkan, pemerintah hanya akan memberikan insentif fiskal agar pasar crypto di Indonesia bisa lebih besar dulu,” kata Teguh.

Berita ini telah dimuat di Kontan.co.id dengan judul: Bersiaplah, transaksi crypto akan dikenakan pajak

Source