Bangkit Lawan Covid, Pengusaha Hotel Minta Hal Ini dari Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia – Hotel dan restoran merupakan sub sektor yang paling parah terkena dampak pandemi Covid-19 dan diprediksi akan meningkat paling akhir dibandingkan sektor lainnya. Di DKI Jakarta hingga 2019 terdapat 991 hotel yang terdiri dari. 397 Hotel Bintang, 594 hotel Non Bintang, dan puluhan ribu restoran.

Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan, saat ini rata-rata tingkat hunian justru menurun dalam 5 tahun terakhir. Biasanya okupansi sekitar 70% hingga sekitar 56% dan sekarang sangat banyak yang beroperasi jauh di bawah 25%.

“Sebaiknya pemerintah membuat program khusus agar wisatawan baik mancanegara maupun domestik menginap di Jakarta selama beberapa hari sehingga mereka menginap di hotel kita, makan di restoran kita dan mengunjungi berbagai objek wisata,” kata Iwantono dalam jumpa pers virtual di Jakarta. Minggu (17/01 / 2021).

“Kami juga sepakat untuk membangun Gerakan Kebangkitan agar bisnis hotel dan restoran tidak semakin parah dan bisa bangkit pada 2021 agar tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi pemilik dan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan,” sambungnya.

Mereka juga pemerintah untuk membantu meringankan beban ekonomi yang dapat menyebabkan industri runtuh. Pajak PB1, Pajak Badan, PBB, pajak reklame, Pajak Air Tanah, biaya listrik, pungutan tenaga kerja, dan pungutan lain yang harus dikurangi.

Perpajakan untuk hotel dan restoran dan toko kecil juga harus dilonggarkan. Pajak bersifat final, jumlahnya Rp. 4,8 milyar untuk usaha kecil sekarang dianggap terlalu kecil dan harus dinaikkan setidaknya menjadi Rp. 7,5 miliar.

Maka harus ada perbaikan. Permintaan bisnis hotel dan restoran saat ini sangat jauh dari standar negara.

“Seharusnya rapat pemerintah dan badan usaha milik negara kembali dilakukan di Jakarta guna memberikan lapangan pekerjaan kepada hotel dan restoran,” ujarnya.

Sementara itu, terkait UU Cipta Kerja yang saat ini sedang dirumuskan dengan Peraturan Pemerintah, PHRI mendukung agar perizinan yang lebih ringan bagi hotel dan restoran, seperti sertifikat fungsi yang layak, perizinan berbasis risiko, OSS yang lebih sederhana, dan jangka panjang.

“Kami mendukung agar perizinan berlaku selamanya selama tidak ada perubahan yang mendasar,” kata Iwantono.

Rekomendasi lainnya adalah tidak semua usaha pariwisata harus memiliki SLF untuk mendapatkan izin usaha, karena banyak bangunan usaha pariwisata yang merupakan bangunan tua atau bekas hunian seperti pondok wisata, rumah wisata, vila, restoran, restoran, kafe dan jasa katering. Dengan begitu, jika SLF menjadi persyaratan wajib maka akan menyebabkan bisnis yang ada runtuh.

“Kami juga minta agar investasi tidak terlalu terbuka untuk asing, misalnya investasi saat ini di atas Rp 10 miliar boleh asing. Untuk hotel, restoran kecil di sektor pariwisata harus dijaga agar bisa bertahan. Kami sudah sampaikan ke BKPM Tapi BKPM sangat keras soal itu. dengan investasi ini, ”ujarnya.

Kemudian, ke hotel kecil lainnya, akomodasi, restoran, warung dan warung kecil meminta pengaturan kerja diserahkan kepada negosiasi antara pemberi kerja dan pemberi kerja.

PHRI juga meminta agar pengaturan PSBB hotel dan restoran dikendurkan seperti jam kerja dan prosedur operasional karena hotel dan restoran bukan cluster transmisi dan jauh lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.

“Kewajiban tes swab atau antigen harus diringankan karena biayanya cukup berat. Ketentuan wajib tes setiap 14 hari agak berat, kecuali dibantu subsidi biaya tes,” ujarnya.

[Gambas:Video CNBC]

(roy / roy)


Source