“Bagaimana uang Tuan Kiai bisa dipotong. Saya tidak menerimanya?”

KOMPAS.com – Kejaksaan Tinggi Banten mengungkap kasus dugaan korupsi bantuan hibah pesantren tahun 2020 oleh tersangka ES (36).

Dana yang diduga korupsi ES pun tak tanggung-tanggung, sebesar Rp. 117 miliar.

Terkait kasus tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim juga meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas.

“Secara moral, bagaimana bisa uang (untuk) Pak Kiai atas prakarsa Gubernur dan sebagai bentuk apresiasi Gubernur kepada kiai dengan seenaknya dipotong. Itu bukan amanah, itu perbuatan salah, saya tidak ‘ Tidak terima, ”kata Wahidin dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (19/4/2021).

Baca Juga: Kisah Istri Pria yang Menganiaya Perawat di Rumah Sakit Siloam: Jujur Sejak Awal Sikap Kakak Tak Baik

Banten bebas korupsi

KOMPAS.com/NURWAHIDAH Ilustrasi korupsi

Dalam kesempatan itu, Wahidin juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Banten harus bebas korupsi.

Ia pun mengaku sakit hati dengan aksi ES. Bahkan, Wahidin menyebut perbuatan itu tidak bermoral.

“Kita bisa cari siapa saja yang terlibat sehingga bisa dihukum. Karena bukan nilai besar atau kecil, melainkan nafsu yang tidak punya hati nurani, tidak punya hati,” kata Wahidin.

Baca juga: Kejaksaan Agung Geledah Gudang Biro Kesejahteraan Rakyat Banten Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Banten menggeledah gudang arsip milik Dinas Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten di lantai dasar Masjid Al Bantani, Wilayah Pusat Pemerintah Provinsi (KP3B) Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (19/4/2021). ).

“Penggeledahan ini dilakukan guna mendapatkan barang bukti, untuk perkembangan perkara,” kata Febrianda didampingi Kepala Kejaksaan Banten Ivan Siahaan kepada wartawan usai penggeledahan, Senin (19/4 /).

Baca juga: Rp. 117 Miliar Dana Hibah Ponpes Terganggu, Gubernur Banten: Kok bisa, itu salah

Setelah dua jam menggeledah, penyidik ​​Kejaksaan Agung Banten membawa ribuan berkas berupa proposal hibah dan dokumen lain terkait kasus yang sedang ditangani.

“Dokumen yang kita amankan adalah proposal dan LPJ, serta dokumen terkait lainnya. Banyak sekali, belum sempat kita bawa semuanya, kita ambil beberapa contoh, kita segel tempatnya,” kata Febrianda.

(Penulis: Kontributor Serang, Rasyid Ridho | Editor: Abba Gabrillin)

Source