Awas! Dana Abadi RI Bisa Jadi Tempat Pencucian Uang?

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menjamin dana abadi atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau dana kekayaan kedaulatan Properti Indonesia akan bebas dari praktik pencucian uang.

Pencucian uang atau pencucian uang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kejahatan pencucian uang ini bertujuan untuk memperkaya diri dengan mengaburkan asal-usul uang atau aset yang diperoleh dari cara yang tidak benar.

Mereka yang melakukan pencucian uang biasanya mengaburkan atau menghilangkan asal-usul aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak legal.

Para pelaku pencucian uang biasanya menempatkan hasil kejahatannya dalam sistem keuangan, seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi. Dalam banyak kasus, pelaku pencucian uang juga sering memindahkan uang atau asetnya sehingga semakin jauh dari asalnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah memastikan investasi yang diterima LPI hanya berasal dari SWF yang memiliki reputasi baik.

“Bisa dipastikan, kita akan menerima dana dari SWF yang bereputasi. Kalau SWF kita punya kepercayaan kita sendiri untuk dijaga, jangan sampai menjadi tempat pencucian uang. Dengan sendirinya, uang dari SWF itu punya indikasi bagus, tentunya kita bisa meminimalisir uang. yang tidak dicuci, ”jelas Isa saat briefing media virtual, Jumat (18/12/2020).

Jika kemudian ada investor yang berasal dari institusi besar, pemerintah menjamin akan berhati-hati dan memperhatikan perilaku atau profil kelembagaan.

“Seperti beberapa nama yang dikemukakan sebelumnya, kami harus lebih berhati-hati. Tapi, umumnya jika kami membatasi mitra kami dengan reputasi yang baik, kami tampaknya memiliki tingkat asurans yang cukup baik,” jelas Isa.

LPI merupakan lembaga yang lahir dari UU Cipta Kerja dan bertujuan untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. LPI tersebut nantinya akan diberi nama Nusantara Investment Authority (NIA).

Pemerintah juga menganggarkan modal LPI sebesar Rp. 15 triliun dalam APBN 2020. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Pada tahun 2020, pemerintah masih akan menambah modal LPI hingga mencapai Rp 75 triliun pada tahun 2021.

LPI mempunyai tugas untuk menempatkan dana pada instrumen keuangan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan aset. LPI juga harus bekerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian, menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, serta mengelola aset.

[Gambas:Video CNBC]

(hoi / hoi)


Source