ASN Diminta Tidak Meninggalkan Kota Selama Liburan Tahun Baru, Mengancam Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pegawai Pegawai Negeri Sipil Negara (ASN) akan diberikan sanksi disiplin jika melanggar ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020.

SE mengatur pembatasan bepergian ke luar kota dan memperketat cuti ke ASN selama liburan Natal dan Tahun Baru 2021.

“Yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kerja,” kata SE tersebut. Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Baca juga: Menpan RB Terbitan SE, Cuti Pegawai Negeri Sipil Saat Libur Akhir Tahun Diperketat

Melalui SE 7/2020, petugas pembina personel di kementerian / lembaga / daerah diminta untuk membuat pengaturan yang ketat, selektif, dan akuntabel untuk memberikan cuti selain cuti kolektif kepada ASN.

SE mengatur pemberian cuti didasarkan pada kebutuhan dan / atau kepentingan ASN serta PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018.

Selain itu, SE mengatur pembatasan bepergian ke luar kota untuk ASN. Menpan RB mengimbau kepada karyawan ASN dan keluarganya untuk tidak bepergian ke luar daerah saat libur Natal dan Tahun Baru.

Jika ASN perlu keluar kota, maka ada ketentuan yang harus diperhatikan. Antara lain memperhatikan peta zona risiko penyebaran Covid-19 dan peraturan pemerintah daerah asal dan tujuan terkait larangan keluar masuk orang.

“Karyawan ASN dan keluarganya diimbau untuk tidak bepergian ke luar daerah selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2021,” tulis Menpan RB.

Baca juga: ASN disarankan untuk tidak bepergian ke luar kota bersama keluarga pada liburan akhir tahun

Petugas pembina personel di kementerian / lembaga / wilayah juga diminta untuk memastikan bahwa karyawan ASN selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti aturan di SE.

SE 72/2020 ditandatangani oleh Tjahjo pada 21 Desember 2020 dan berlaku sampai dengan 8 Januari 2021.

Source